Ekonomi Sulsel Tumbuh 5,01 Persen, OJK Sebut Pertanian hingga Perdagangan Jadi Faktor Kunci
RAKYAT.NEWS, MAKASSAR – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat (Sulselbar) melaporkan capaian pertumbuhan ekonomi Sulsel pada triwulan III atau kuartal ketiga tahun 2025, sekaligus menyoroti tantangan ketimpangan dan dampak pemotongan anggaran transfer pemerintah pusat terhadap kinerja konsumsi pemerintah daerah.
Hal tersebut diungkapkan Kepala OJK Sulselbar, Moch. Muchlasin, dalam kegiatan Media Gathering OJK Sulselbar 2025 di The Alana Hotel Malang by Aston, Minggu (23/11).
Muchlasin menjelaskan, pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan pada kuartal ketiga tahun 2025 mencapai 5,01 persen secara tahunan (year on year). Ia menyebut capaian tersebut menjadi sinyal positif bagi dinamika ekonomi daerah, di tengah perlambatan ekonomi global dan tekanan fiskal di tingkat nasional maupun daerah.
Ia menuturkan, pertumbuhan tersebut ditopang oleh dua sektor utama dari sisi Lapangan Usaha. Pertama, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan yang tumbuh sebesar 5,32 persen dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar 1,08 poin.
Kedua adalah sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor, yang tumbuh sebesar 4,19 persen dengan kontribusi 0,67 poin terhadap pertumbuhan ekonomi.
Dari sisi pengeluaran, Muchlasin menyebut sumber pertumbuhan utama berasal dari komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) yang tumbuh 4,70 persen dan memberikan andil 2,32 poin. Selain itu, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang mencerminkan aktivitas investasi juga meningkat 5,91 persen dengan kontribusi 2,24 poin.
Namun, pada komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) terjadi kontraksi sebesar minus 0,48 persen. Muchlasin menjelaskan bahwa pelemahan tersebut merupakan dampak dari kebijakan pemotongan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) oleh pemerintah pusat, sehingga realisasi belanja pemerintah daerah ikut tertekan.
Selain memaparkan capaian ekonomi, OJK Sulselbar juga menyoroti kondisi kesejahteraan masyarakat. Tingkat kemiskinan Sulawesi Selatan tercatat berada pada tren menurun hingga mencapai 7,60 persen per Maret 2025. Angka ini berada di bawah rata-rata nasional yang berada di level 8,47 persen.
Sementara itu, indeks pembangunan manusia (IPM) Sulawesi Selatan juga dilaporkan konsisten berada pada kategori tinggi dengan nilai 75,18 pada tahun 2024. Meski demikian, Muchlasin mengingatkan bahwa persoalan ketimpangan pendapatan masih menjadi perhatian serius.
“Gini rasio kita menunjukkan angka moderat di atas 0,3, sehingga pemerataan kesejahteraan perlu terus didorong,” ujarnya.
Muchlasin menegaskan bahwa OJK terus memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah, perbankan, pelaku usaha, dan lembaga jasa keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas ekonomi dan memperluas akses pembiayaan produktif bagi masyarakat, termasuk sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Ia berharap berbagai indikator makro ekonomi yang menunjukkan tren perbaikan dapat dipertahankan, sekaligus diimbangi kebijakan pembiayaan inklusif dan penguatan sektor prioritas demi menjaga daya beli, mendorong investasi, serta menciptakan pemerataan pembangunan di Sulawesi Selatan. (*)








Tinggalkan Balasan